Bupati Bogor benahi aset daerah guna tarik investasi

Kabupaten Bogor,ThePoskota.Online-
Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat mempercepat pembenahan dan penataan aset daerah untuk menciptakan kepastian hukum pemanfaatan aset pemerintah sekaligus mendukung iklim investasi di daerah itu.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Rabu, mengatakan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan, cadangan tanah makam, serta Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tertib administrasi aset.

“Tujuan utama inventarisasi ini adalah mewujudkan tertib administrasi aset daerah. Semua aset harus didata sesuai kondisi di lapangan agar kita memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan,” katanya.

Ia menjelaskan seluruh aset pemerintah, termasuk yang selama ini dimanfaatkan masyarakat maupun badan usaha, akan didata terlebih dahulu berdasarkan kondisi riil sebelum dilakukan penataan administrasi.

Menurut Rudy, aset pemerintah yang memiliki potensi ekonomi perlu dimanfaatkan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan tanpa menghilangkan status kepemilikan pemerintah daerah.

“Kalau ada aset pemerintah yang dimanfaatkan masyarakat atau badan usaha, kita tidak ingin menghilangkan hak pemerintah. Yang kita lakukan adalah menata administrasinya agar pemanfaatannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi potensi penerimaan daerah,” ujarnya.

Ia menilai kepastian administrasi dan legalitas pemanfaatan aset menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dalam kerja sama pemanfaatan aset pemerintah, sehingga dapat mendorong investasi sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Selain mendukung iklim investasi, hasil inventarisasi aset akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta perencanaan pembangunan fasilitas pelayanan publik, seperti sekolah, posyandu, kantor pemerintahan, dan infrastruktur lainnya.

Rudy meminta seluruh camat bersama pemerintah desa mempercepat pendataan agar setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar data yang valid.

“Penyelesaian pendataan ini penting karena setiap rencana pembangunan harus memiliki data yang akurat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga mempercepat pendataan PSU perumahan dan rumah tidak layak huni untuk membangun basis data yang valid sebagai acuan penataan aset, peningkatan pelayanan publik, serta penentuan prioritas program pembangunan dan bantuan perumahan.

Nasrullahi..,Saipul. B..reed..77