Bupati Bogor minta KPK dan Kejaksaan kawal pembebasan lahan dua proyek strategis

Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam pembebasan lahan dua proyek strategis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan.

Rudy Susmanto di Cibinong, Senin, mengatakan pendampingan tersebut diperlukan untuk mengawal pembebasan lahan jalur khusus angkutan tambang di Parungpanjang dan Jalan Lingkar Leuwiliang-Rancabungur.

“Kami sudah menyiapkan anggaran. Appraisal berjalan, penetapan lokasi berjalan, kami ingin tahun ini tuntas. Karena itu kami bersurat ke KPK dan Kejaksaan untuk meminta pendampingan,” katanya.

Baca juga: Bupati Bogor sebut kereta Gantung Puncak hubungkan Summarecon-Gunung Mas

Ia menjelaskan pembebasan lahan Jalan Lingkar Leuwiliang-Rancabungur telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.

“Alhamdulillah yang sudah selesai adalah Rancabungur-Leuwiliang. Tinggal pembayaran. Mekanisme pembayarannya kami mohon didampingi dan diarahkan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Rudy menegaskan pendampingan aparat penegak hukum dibutuhkan agar percepatan pembangunan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Baca juga: Bupati Bogor bahas penyediaan kereta gantung di kawasan Puncak

“Kami ingin melakukan percepatan, tetapi tetap dipandu dan dibimbing mengenai aturan yang harus dipenuhi serta yang tidak boleh dilanggar,” katanya.

Jalur khusus angkutan tambang Parungpanjang dibangun untuk memisahkan lalu lintas kendaraan tambang dari jalan umum sehingga meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi kerusakan infrastruktur.

Sementara itu, Jalan Lingkar Leuwiliang-Rancabungur diproyeksikan meningkatkan konektivitas wilayah barat Kabupaten Bogor serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.